Darun Nadwah dan Penguasaan Narasi: Pelajaran Politik dari Mekah Pra-Kenabian

Setiap kali sebuah kekuasaan merasa terancam oleh sebuah gagasan narasi, responsnya hampir selalu sama. Yakni, bukan membalas dengan narasi, melainkan membungkam. Pola ini bukan hanya ada di abad modern. Pola ini sudah ada dalam sejarah sejak empat belas abad lalu, di sebuah kota dagang bernama Mekah.

Otoritarianisme sering dipahami sebagai kekuasaan yang terpusat pada satu tangan, dengan pembatasan yang ketat terhadap kebebasan berpendapat. Tapi Mekah pra-Islam sesungguhnya bukan monarki tunggal. Ia adalah oligarki klan — kekuasaan tersebar di antara beberapa suku besar Quraisy, yang bermusyawarah dan berebut pengaruh di Darun Nadwah, balai pertemuan yang didirikan Qushay bin Kilab. Di sanalah para pemuka klan — termasuk Abu Jahl dari Bani Makhzum, salah satu klan militer terkuat Quraisy — berkumpul mengambil keputusan bersama.

Justru di sinilah letak pelajaran pentingnya. Yaitu, otoritarianisme tidak selalu butuh satu kedudukan atau jabatan tunggal. Otoritarianisme bisa lahir dari para elit penguasa (oligarki) yang, ketika legitimasinya terancam, mendadak kompak bertindak sebagai satu kekuatan represif. Ketika Muhammad mulai menawarkan narasi alternatif yang menggugat tatanan sosial-ekonomi Mekah. Darun Nadwah berubah dari forum musyawarah menjadi ruang kolusi. Menurut riwayat Ibn Hisyam, di sanalah Abu Jahl mengusulkan rencana paling kejam: membunuh Muhammad dengan melibatkan pemuda dari setiap klan sekaligus, agar darahnya ditanggung bersama dan Bani Hasyim tidak bisa membalas kepada satu pihak saja.

Ini bukan hanya cerita kekerasan terhadap personal. Ini adalah taktik kekuasaan yang kehilangan penguasaan narasinya. Represi yang didistribusikan agar tanggung jawab moral menjadi kabur, dan agar tak seorang pun merasa menjadi seorang pembunuh.

Yang membuat Muhammad berbahaya bagi Quraisy bukan pedang atau pasukan. Muhammad hampir tidak memiliki kekuatan fisik ataupun militer saat itu. Yang berbahaya adalah bahwa ia menawarkan cara berpikir alternatif tentang siapa yang berhak menjadi sumber kebenaran, keadilan, dan tatanan sosial. Ia menggugat asumsi yang menjaga sistem itu tetap berjalan, bahwa kekuasaan Quraisy adalah pengatur serta pemimpin yang tak tertandingi.

Di sinilah letak relevansinya bagi kita hari ini. Otoritarianisme — di Indonesia maupun dunia — jarang tumbang hanya karena adanya tandingan kekuatan militer. Ia lebih sering goyah ketika penguasaan terhadap narasi runtuh. Di saat cukup banyak orang mulai mempertanyakan asumsi dan pemikiran yang selama ini dianggap alami, dan berani menyuarakannya meski risikonya nyata. Kajian otoritarianisme kontemporer, dari Guillermo O'Donnell hingga Steven Levitsky, menunjukkan pola serupa, bahwa rezim otoriter mampu bertahan bukan lewat represi semata, melainkan lewat kontrol atas narasi yang membuat represi itu terasa perlu dan wajar.

Membaca sejarah Muhammad sebagai tokoh keagamaan semata, berisiko dapat mengaburkan dimensi ini. Muhammad juga seorang tokoh politik revolusioner, sebab yang ia tawarkan bukan strategi merebut kekuasaan, melainkan kebenaran universal yang independen dari kepentingan klan mana pun. Justru independensi itulah yang membuat narasinya sulit dibungkam. Ia tidak sedang bernegosiasi untuk posisi dalam sistem yang ada, ia menawarkan sistem alternatif.

Pelajaran dari Darun Nadwah bukan ajakan untuk revolusi jalanan. Ia adalah pengingat bahwa para penguasa mana pun, betapa pun kompak dan represif, bergantung pada satu hal yang mudah runtuh. Yakni kepatuhan yang tidak lagi dipertanyakan. Begitu pertanyaan itu muncul, dan cukup banyak orang berani mengucapkannya, penguasaan atas narasi akan mulai runtuh.

Catatan Metodologi

Tulisan ini membaca peristiwa Darun Nadwah melalui lensa teori oligarki (sekumpulan penguasa) dan kontrol atas narasi kekuasaan, bukan sebagai narasi keagamaan semata. Dua standar yang digunakan FaktaKebenaran sebagai tolok ukur — Hukum Alam (Natural Law) dan Hikmah Kitab Suci (Scriptural Wisdom) — tetap menjadi landasan metodologis, dengan penekanan pada dimensi politik-struktural peristiwa sejarah ini.

Daftar Referensi & Bacaan Lanjutan

Ibn Hisyam. As-Sirah an-Nabawiyyah. — Riwayat musyawarah Darun Nadwah dan usul Abu Jahl menjelang hijrah Nabi Muhammad.

Watt, W. Montgomery. Muhammad at Mecca. Oxford University Press, 1953. — Analisis struktur oligarki-klan Quraisy dan posisi ekonomi-politik Mekah pra-Islam.

O'Donnell, Guillermo, dan Philippe C. Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule. Johns Hopkins University Press, 1986.

Levitsky, Steven, dan Lucan Way. Competitive Authoritarianism. Cambridge University Press, 2010. — Kerangka tentang bagaimana rezim otoriter kontemporer bertahan lewat kontrol narasi, bukan represi semata.

-Yak